TIKKOS SITANGGANG

https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/6051 This study aims to analyze the effect of audit quality and internal control on earnings management and the role of the audit committee as moderating variable in consumer goods manufacturing companies listed on The Indonesia Stock Exchange for the period 2015 to 2019. The novelty of this study is the measurement of audit quality with a score approach that represents the competence and independence dimensions of audit quality. In addition, the measurement of internal control uses the COSO score.The purposive sampling method resulted in 165 firms-years for analysis. The analytical method used is multiple regression with moderating variables using panel data. Based on the test results, it was found that audit quality has a negative effect on earnings management. Meanwhile, internal control has no effect on earnings management. Furthermore, the results of this study also found that the audit committee was unable to moder...

Pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007 Direksi Perseroan wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat; Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; Perseroan merupakan persero; Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Akhir bulan Desember 2019 sampai awal bulan Januari 2020, bagian akuntansi perusahaan sedang sibuk-sibuknya untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tersebut diharuskan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia. Terdapat berbagai macam keperluan atas tersajinya laporan keuangan yang andal, diantaranya adalah untuk keperluan pelaporan pajak, keperluan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota tahunan (RAT) untuk koperasi, dan lain sebagainya.  Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak perusahaan, terutama perusahaan berskala kecil akan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Hal ini disebabkan karena jenis perusahaan tersebut kekurangan sumber daya atau kurangnya pengalaman yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagai salah satu penyedia jasa audit dan konsultansi manajemen, KAP TS memberikan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. KAP TS menyediakan jasa penyusuna...

http://ww2.cfo.com/auditing/2016/12/10-steps-financial-audit-success/

PSAK berbasis IFRS wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN.   PSAK berbasis IFRS dapat juga  diterapkan oleh entitas lainnya.  PSAK ini berbasis transaksi, bukan basis industri. Tujuan PSAK berbasis IFRS adalah: memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Indonesia melakukan adopsi penuh 1 Januari 2012 – tahap 1, proses adopsi tahap kedua efektif 1 Januari 2015. Secara gradual, IFRS sudah diterapkan mengikuti pemberlakuan PSAK yang bersangkutan. Setelah konvergensi IFRS maka PSAK akan berkembang dinamis mengikuti IFRS. Manfaat IFRS: Meningkatkan daya banding laporan keuangan.  Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional  Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan.  Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk...

Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 24 tahun 2005 sebagaimana dirubah dengan PP 71 tahun 2010. Standar disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintahan kemudian ditetapkan dengan PP. SAP diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun LKPP dan LKPD:  Instansi pemerintah pusat  Instansi pemerintah daerah  BLU dikonsolidasikan dengan LKP → menggunakan PSAP dan PSAK BUMN (sbg investasi pemerintah) → menggunakan PSAK  Entitas sektor publik selain pemerintah menggunakan PSAK 45 untuk pelaporan dan yang lain mengikuti PSAK / SAK ETAP.

PSAK Syariah berbasis transaksi, d igunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun non lembaga syariah. PSAK Syariah merupakan pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat ini PSAK Syariah terdiri dari 10 (PSAK 100 – PSAK 110): PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah  PSAK 102 Akuntansi Murabahah) Revisi 2013  PSAK 103 Akuntansi Salam  PSAK 104 Akuntansi Istishna  PSAK 105 Akuntansi Mudharabah PSAK 106 Akuntansi Musyarakah PSAK 107 Akuntansi Ijarah PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh PSAK 110 Akuntansi Sukuk